VIEW  

Search :

Result of Pre-Konas Agreement


Monday, 26/02/2018

[Bogor, 26-28 Januari 2018] Kegiatan Pra Konas Ikatan Bidan Indonesia dihadiri oleh seluruh ketua Pengurus Daerah IBI. Hasil luaran dari pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal:

 

1. RUU Kebidanan

a. RUU Kebidanan sedang dalam tahap pembahasan intensif di Kementrian Kesehatan RI.

b. PD IBI seluruh Indonesia mendukung agar UU Kebidanan segera disahkan.

c. Saat paripurna RUU Kebidanan, apa bila diperlukan PD IBI diharapkan dapat memberikan dukungan dengan menghadiri sidang di DPR RI.    

     

2. Perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR)

a. Berbagai permasalahan dan perbedaan persepsi pengurusan perpanjangan STR terjadi baik di    Tingkat Pusat dan Daerah.

b. Terkait penyelesaian permasalahan pengurusan perpanjangan STR baik secara manual maupun    online tersebut, maka PPIBI akan melakukan advokasi dan berkoordinasi dengan Majelis Tenaga        Kesehatan Indonesia (MTKI), sedangkan PD IBI akan melakukan advokasi dan berkoordinasi              dengan Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP).

 

3. Pelatihan Midwifery Update

a. Untuk efektivitas dan efisiensi serta meminimalisir variasi penyelenggaraan pelatihan Midwifery    Update, maka perlu dilakukan standardisasi biaya sesuai kesepakatan (terlampir) dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah masing-masing, antara lain seperti : penggunaan alat dan perlengkapan, tempat penyelenggaraan di sekretariat IBI, balai pelatihan kesehatan (Bapelkes) setempat, dan narasumber, seperti : SpOG / SpA setempat, dsb.

 

4. Pelatihan Asesor Kompetensi Kerja Bidan Indonesia

a. Menjawab tantangan pelayanan kebidanan, menjaga dan meningkatkan kualitas kerja/pelayanan yang diberikan oleh bidan terutama di Rumah Sakit yang memiliki ketentuan kredensial bagi setiap tenaga kesehatan yang bekerja di RS, sehingga dibutuhkan asesor kompetensi kerja bidan di RS. Sehubungan dengan hal tersebut Organisasi Profesi IBI telah mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan asesor kompetensi kerja bidan.
b. Sebagai tahap awal PPIBI telah melaksanakan refreshing pelatihan asesor bagi yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi.
c. Untuk selanjutnya, PPIBI kembali akan menyelenggarakan refreshing pelatihan asesor di Jakarta bagi yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi.

d. Tahap berikutnya akan dibentuk tim asesor kompetensi kerja bidan di RS melalui Pelatihan Asesor Kompetensi Kerja Bidan di RS yang akan dilaksanakan di masing-masing daerah yang memenuhi persyaratan. Pelatihan ini dapat diikuti oleh bidan yang belum memiliki sertifikat pelatihan asesor.
e. Penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi kerja bidan harus sesuai dengan standar yang telah disusun yang meliputi kurikulum, modul, serta rancangan anggaran biaya pelatihan yang telah disepakati (terlampir).

5. Kongres XVI Ikatan Bidan Indonesia

a. Kongres XVI Ikatan Bidan Indonesia adalah agenda kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2018.
b. Sesuai dengan AD-ART IBI pasal 25 ayat (2)b tentang Kongres, bahwa “Tempat pelaksanaan Kongres di Jakarta”.
c. Berdasarkan situasi, kondisi serta ketersediaan tempat yang memenuhi syarat (representatif, nyaman dan terjangkau), maka PP IBI dan PD IBI seluruh Indonesia sepakat bahwa tempat penyelenggaraan kongres dapat dilaksanakan di luar Jakarta
d. PPIBI akan tetap mengusahakan tempat penyelenggaraan kongres di Jakarta.
e. Jika PPIBI tidak mendapatkan tempat penyelenggaraan Konges di Jakarta, maka PPIBI akan mencari tempat penyelenggaraan diluar Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya addendum AD-ART IBI pasal 25 tentang Kongres dengan perubahan pada ayat (2)b menjadi :
“Tempat pelaksanaan Kongres di Jakarta, jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan dapat dilaksanakan di luar Jakarta”.
f. Sebagaimana huruf d dan e, yang telah disepakati oleh PP dan PD IBI dalam pertemuan Pra Konas 26-28 Januari 2018 maka diharapkan PD IBI akan mensosialisasikan dan meminta PERSETUJUAN TERTULIS dari PC IBI Seluruh Indonesia.

6. Bidan Delima

a. Meningkatkan sinergitas antara PPIBI dan UPBD Pusat, PD IBI dan UPBD Provinsi serta PC IBI dan UPBD Kab/Kota.
b. Optimalisasi pembinaan terhadap anggota Bidan Delima.
c. Mendorong percepatan realisasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan fasilitator di provinsi yang belum memiliki Bidan Delima.

7. Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidan

a. Berdasarkan ketentuan dari Direktorat Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, ada klausul yang menyatakan bahwa institusi pengusul penyelenggaraan program studi pendidikan profesi bidan harus berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Berdasarkan UU otonomi daerah, urusan Pendidikan Tinggi tidak didesentralisasikan, maka rekomendasi yang dimaksud dikeluarkan oleh Pengurus Pusat IBI.
b. PP IBI akan mengeluarkan rekomendasi setelah dilakukan evaluasi proposal pengajuan prodi profesi bidan oleh tim IBI.
c. Surat hasil evaluasi (Direkomendasikan/Belum Direkomendasikan) akan ditembuskan ke PD IBI.

8. Data Based Data Anggota IBI

a. Di setiap tingkat kepengurusan IBI harus memiliki kesamaan persepsi mengenai data anggota.
b. Mutasi (Perpindahan) :
- Anggota IBI yang akan mutasi harus melapor di tempat asal terdaftar (IBI Cabang asal) untuk mendapatkan surat pengantar pindah setelah memenuhi kewajiban kelengkapan administrasi.
- Untuk selanjutnya pengurus cabang melakukan perubahan data based, bahwa anggota tersebut pindah.
- Kemudian anggota tersebut harus melapor di tempat tujuan (IBI Cabang tujuan)
- Pengurus IBI cabang tujuan melakukan perubahan data based, bahwa ada penambahan anggota baru (pindahan).
- Perubahan data di IBI Cabang (IBI cabang lama maupun IBI cabang baru), dilaporkan ke PD dan tembusan ke PP IBI.

MORE ARTICLE

Learn to Prevent Cancer from Julia Perez

Seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi terlihat dalam antrian pemeriksaan kanker serviks. Sejak pukul 08.00 pagi, 4 Mei 2017, Kantor Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sudah mulai riuh rendah terdengar suara tangisan bayi dan anak-anak yang sedang mendapatkan pelayan gratis mulai dari pengobatan umum, pelayanan KB, imunisasi, posyandu, dan pemeriksaan dini kanker serviks.
Read more...
Monday, 08/05/2017

Ber-AKsi Melalui MONIKA

The competence of the Executing Officer determines the quality of service. A competent officer, will guarantee the implementation of standardized services. Quality services will have an impact on improving access and quality of services desired by clients / communities as well as health / family planning programs.
Read more...
Tuesday, 24/07/2018

Happy New Year 2020



All Central Board of Indonesian Midwives Association and secretariat team wish you a Happy New Year 2020
Read more...
Wednesday, 01/01/2020