TINJAUAN  

Cari :

PERTEMUAN MEMPERJUANGKAN NASIB BIDAN PTT


Jumat, 26/06/2015 WIB

Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, pada pukul 15.30 – 17.00 WIB bertempat di Sekretariat Negara, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia memenuhi undangan Kantor Staf Presiden untuk mendiskusikan tentang Bidan PTT. Diskusi ini bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Menurut pendapat IBI mengenai “nasib” bidan PTT, bahwa keberadaan bidan di desa sangat diperlukan, dan kronologis perjuangan IBI sudah dimulai sejak tahun 2003, bahkan atas usulan kepengurusan PPIBI 2003-2008 dapat diangkat secara khusus 16.000 bidan PTT menjadi PNS. Sampai saat ini IBI terus melakukan upaya dan advokasi ke berbagai lintas sektor agar bidan PTT dapat diangkat sebagai PNS.

Informasi dari Kementerian PAN dan RB, bahwa tahun 2015 ini akan ada seleksi untuk pengangkatan CPNS sebanyak 30.000 orang, dengan sasaran tenaga honorer kategori II (K2) yang jumlahnya saat ini 400.000 tenaga. Diharapkan bidan PTT dapat ikut serta dalam gelombang tersebut sesuai PP nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Dalam pengangkatan CPNS ini hanya akan memanggil tenaga yang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori II (K2) sehingga tidak ada perekrutan baru. Political will dari pemerintah untuk mengapresiasi terhadap Bidan di desa dimana perannya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Tentu hanya yang mempunyai intergritas untuk dapat diangkat sebagai CPNS/PNS.

Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa tindak lanjut dari diskusi ini adalah niat baik untuk memperjuangkan nasib bidan PTT yang dikoordinir oleh KSP. Setelah ini akan diadakan pertemuan lanjutan.

ARTIKEL SELENGKAPNYA
Jumat, 18/08/2017 WIB

PELATIHAN LAKTASI



PPIBI berkerjasama dengan Asosisasi Perusahaan Produksi Makanan Bernutrisi Bagi Ibu dan Anak (APPNIA) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Laktasi
Baca selengkapnya...
Jumat, 30/05/2014 WIB

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Kebidanan



PPIBI audiensi dengan Komisi IX DPR RI untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Kebidanan
Baca selengkapnya...
Rabu, 03/02/2016 WIB